Direktorat Jendral SDPPI Kominfo Gelar FGD,Tinjauan Kritis Pemanfaatan Frekuensi Dan Perangkat Telekomunikasi Di Era Demokrasi

 Sonora Pontianak,  19-10-2018 08:43:03

  

Pontianak, SNR – Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI)Kementerian Komunikasi dan Informatika RI pada kamis (18/10/18) menggelar Focus Group Discussion dengan tema Tinjauan Kritis Tentang Pemanfaatan Frekuensi dan Perangkat Telekomunikasi di Era Demokrasi.

Dalam pemanfaatan sumberdaya tersebut, penggunaan frekuensi radio rawan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kenyataan ini disadari, karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap dampak atau akibat penggunaan frekuensi secara illegal atau tidak berizin.

Sudah banyak kasus pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi radio yang telah ditindak dan diselesaikan hingga vonis pengadilan, setelah melalui proses persidangan yang cukup panjang.

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) menjadi salah satu ujung tombak untuk mencapai reformasi birokrasi yang tangguh serta profesionalisme dalam mendukung Kementerian Komunikasi dan Informatika menuju pembangunan nasional yang merata.

Ditjen SDPPI dalam struktur baru Kementerian Komunikasi dan Informatika merupakan hasil pemekaran Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi dari struktur organisasi yang lama. Berdasarkan fungsinya memiliki tugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi  teknis dibidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika.

Masyarakat diharapkan dapat menggunakan spectrum frekuensi radio dengan bijak dan harus memiliki izin yang dikeluarkan oleh pihak terkait.

penggunaan frekuensi yang tidak benar dapat mengganggu frekuensi yang lain, seperti frekuensi radio komunikasi penerbangan ataupun frekuensi BMKG sehingga dapat berdampak buruk dan berbahaya bagi penerbangan.

Oleh karenanya di era digital milenial ini, informatika memiliki kedudukan semakin penting. Sebab urusan Spectrum frekuensi radio, saat ini menjadi jantung konektivitas dan informasi di negeri ini namun harus digunakan dengan bijak agar tidak mengganggu frekuensi yang lain.

Saat ini menjadi momentum bagi Ditjen SDPPI untuk mengambil peran maksimal sebagai bagian dari pemerintah yang menangani arus digital dan telekomunikasi.

Melihat kenyataan yang terjadi perlu kiranya dilakukan upaya komunikasi efektif dalam upaya pencegahan terhadap pelanggaran frekuensi dan perangkat radio ini dalam bentuk pemberdayaan masyarakat dan literasi media dalam mendukung keseluruhan Program Ditjen SDPPI.

 

Komentar

Counting


LATEST TUNE-IN